MANOKWARI, JENDELABERITA.com — Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH., M.Si., menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi komoditas unggulan dan pemerataan ekonomi kerakyatan di tengah capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang impresif sepanjang tahun 2025.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Seminar Nasional Perekonomian Daerah Papua Barat (Papedanomics) Tahun 2026 yang diinisiasi melalui kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat bersama Universitas Papua (UNIPA), ISEI Cabang Papua Barat, OJK, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat, Rabu.
Dalam pemaparannya, Wagub mengungkapkan bahwa perekonomian Papua Barat pada tahun 2025 mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 6,46% (ctc), meningkat signifikan dari 4,94% pada tahun sebelumnya. Angka tersebut bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat di level 5,11% (ctc), dengan tingkat inflasi daerah yang tetap terkendali pada angka 2,59% (yoy).
Kendati demikian, pemerintah daerah secara terbuka menyoroti tantangan struktural di balik angka pertumbuhan tersebut. Sebagian besar kontribusi ekonomi daerah—sekitar 53 persen—masih ditopang oleh sektor bisnis energi berskala besar seperti LNG Tangguh.
“Jika kondisi kebutuhan energi dunia terganggu atau berfluktuasi, hal itu langsung berdampak pada perekonomian kita. Sifat bisnis LNG ini membutuhkan modal besar dan pemain global, sehingga lapis ekonomi mikro, kecil, dan menengah (UMKM) rasanya belum menyentuh sampai ke sana,” ujar Mohamad Lakotani di hadapan para peserta seminar yang turut dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara.
Sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong percepatan hilirisasi komoditas lokal. Menurutnya, pengiriman produk keluar daerah tidak boleh lagi didominasi oleh bahan mentah semata.
Ia mencontohkan realitas operasional logistik kapal kargo yang kerap datang ke Papua Barat dengan muatan kontainer penuh, namun kembali dalam keadaan kosong atau hanya memuat bahan mentah dalam jumlah terbatas. Hal ini dinilai sebagai pekerjaan rumah bersama agar komoditas lokal dapat diolah terlebih dahulu menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
“Kita harapkan ke depan ketika kapal-kapal itu datang, saat kembali juga membawa produk olahan dan oleh-oleh hasil karya pelaku ekonomi kreatif dari daerah kita sendiri,” imbuhnya.
Melalui forum Papedanomics 2026 yang mengangkat tema hilirisasi dan stabilitas inflasi ini, pemerintah daerah berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin selaras. Kehadiran para akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan diharapkan mampu melahirkan terobosan kebijakan yang responsif terhadap karakteristik spesifik wilayah Papua.
Menutup arahannya, Wakil Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat persatuan dan kesatuan di tengah dinamika global sebagai fondasi utama dalam membangun perekonomian daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.(JB-01)
