Hal itu dipertegas Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor SIP pada Selasa (18/2/2025) di Manokwari. Menurut Wonggor jika pemerintah salah dalam menerjemahkan isi dari Inpres tersebut bukan menjadi solusi bagi kepentingan masyarakat tetapi menambah masalah baru.

Ia mempertegas hal ini karena ada kegiatan yang menyangkut kepentingan rakyat di beberapa perangkat daerah di Papua Barat yang dipangkas, seperti pengawasan, Aspirasi masyarakat,

Bahkan sejumlah lembaga termasuk DPR Papua Barat yang ikut digeser anggaran kegiatannya padahal untuk kepentingan masyarakat.

"Anggaran kita sudah kecil, kemudian dipangkas lagi maka hancurlah kita. Kegiatan kedewanan akan vakum jika hal-hal berkaitan kepentingan masyarakat juga ikut dipaksakan Pemprov dalam hal ini TAPD untuk dipangkas. Pemerintah harus hati-hati,"tegas Wonggor

Menurut Wonggor, kegiatan benar dianggap tidak urgen untuk dilaksanakan itu saja yang dipangkas atau digeser. Tetapi kegiatan yang terkait kepentingan masyarakat tidak boleh dipangkas.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa Pemprov dalam hal Ini TAPD pak sekda dan Pj Gubernur Harus bijak. Secara teknis pemangkasan dan pergeseran ini harus melibatkan DPR Papua 

APBD Papua Barat t.a 2025 yang sangat kecil kemudian dilakukan pemangkasan, Orgenes Wonggor memandang penting untuk dikoordinasikan kembali dengan pemerintah pusat, sehingga untuk Papua Barat dipertimbangkan kembali.

"Sehingga Pemerintah provinsi, Tim Anggaran Pemerintah daerah Pj Gubernur dan DPR Papua Barat harus duduk bicara, baru bergerak sama-sama. Jangan Pemprov jalan sendiri,"kata Wonggor

Setelah Gubernur Papua Barat dilantik, tambah Wonggor Pemprov dan DPR Papua Barat akan bertemu untuk membahas dinamika efisiensi anggaran.(jb/cr01)

MANOKWARI,JENDELABERITA.com - KPU Manokwari menggelar Focus Group Diskusi (FGD), sebagai langkah mengevaluasi tahapan Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024.

Fokus Grup diskusi yang digelar di Mansinam beach Manokwari, selasa(18/2/2025) itu dihadiri Mitra kerja KPU. Di buka oleh Alexander Basnah, kepala divisi hukum dan pengawasan mewakili ketua KPU manokwari, Christine Ruth Rumkabu. 

Alexander mengatakan FGD yang di gelar oleh KPU Manokwari bertujuan untuk mengevaluasi tahapan pilkada tahun 2024. Sekaligus mengevaluasi non tahapan. 

Dalam hal ini KPU membutuhkan saran masukan terkait kinerjanya selama proses tahapan pilkada Kabupaten manokwari. 

"Sehingga mengundang bapak dan ibu sebagai Mitra kerja kami untuk bersama-sama berkolaborasi dan berdiskusi. Silahkan memberikan saran dan masukan kepada kami dalam pelaksanaan setiap tahapan," ujarnya

FGD dianggap penting karena hasil evaluasi tersebut akan dibuat menjadi laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang kemudian akan di serahkan kepada KPU provinsi Papua Barat dan secara berjenjang akan di serahkan kepada KPU RI. 

"Kami sebagai penyelenggara bisa menyusun hasil evaluasi ini dalam suatu laporan pelaksanaan tahapan pemilihan yang secara berjenjang kami akan sampaikan kepada KPU provinsi dan KPU provinsi menyampaikan kepada KPU RI, " ujarnya. 

KPU provinsi, KPU Kabupaten kota bertugas untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur bupati dan walikota.

KPU Manokwari melibatkan Narasumber dari perwakilan kejaksaan tinggi Manokwari, perwakilan dandim 18 kasuari, perwakilan polresta Manokwari, kepala kantor RRI dan kepala kesbangpol Manokwari.

FGD tersebut turut dihadiri, perwakilan Bawaslu kabupaten Manokwari, ketua-ketua partai politik dan awak media.(jb/cr01)

Dalam keterangan yang diterima wartawan, senator Filep mendesak pemerintah agar melanjutkan putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dkk.

Putusan itu memuat 21 poin penting dalam amar putusannya dimana MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU yang diajukan kalangan serikat pekerja/buruh tersebut.

Dalam amar putusan ini, MK menyatakan 20 pasal dalam UU 6/2023 inkonstitusional bersyarat dan 1 pasal yakni kata ‘dapat’ dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU 6/2023 inkonstitusional.

“Saya paham betul harapan dan aspirasi kawan-kawan buruh. Selaku Ketua Komite III yang membidangi masalah ketenagakerjaan, saya mendesak Pemerintah untuk melaksanakan Putusan MK terkait UU Cipta Kerja”, kata Filep.

“UU Cipta Kerja ini kan sejak diundangkan, diwarnai banyak gugatan. Tahun 2021 ada 9 gugatan di MK perihal UU ini. Di 2023 ada 11 gugatan. Dan di 2024 ini, hal-hal terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak lagi berdasarkan izin, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, cuti, pengupahan, ketentuan pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), diputuskan secara adil oleh MK. Bahkan MK melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, dibuat UU Ketenagakerjaan sendiri, mengeluarkannya dari cluster UU Cipta Kerja. Ini menunjukkan kalau UU Cipta Kerja pada cluster Ketenagakerjaan memang urgen untuk diubah”, tegas Filep lagi.

Lebih lanjut, senator Papua Barat itu lantas meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera merespons aspirasi buruh ini, terkait penyusunan UU Ketenagakerjaan yang dimaksud.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, sudah seharusnya merespons cepat persoalan ini, mengingat MK memberi waktu dalam 2 tahun untuk membuat UU Ketenagakerjaan tersendiri. Saya pastikan pada awal Februari nanti kami Komite III akan mengadakan Rapat Kerja dengan Kemenaker, guna memperjelas keseriusan Pemerintah menindaklanjuti Putusan MK itu,” ungkap Filep.

“Saya kira kita semua menginginkan keadilan dalam iklim ketenagakerjaan kita. Keadilan yang diharapkan para buruh, harus dimulai dari kepastian hukum, dengan kata lain regulasinya harus ada dulu baru bisa kita implementasikan. Ini sampai sekarang Pemerintah belum terlihat jelas segera merespons. Kami meminta dukungan masyarakat agar perjuangan kami terhadap nasib buruh dengan mendorong lahirnya regulasi baru yang berkeadilan ini dapat terwujud,” pungkas Filep.

Diketahui bahwa hasil-hasil audiensi pada 16 Januari tersebut telah dijadikan pembahasan utama dalam rapat kerja Komite III. Menurut Filep, persoalan ini penting mendapat perhatian serius guna mempersiapkan langkah-langkah strategis menuju pembaruan hukum ketenagakerjaan.(jb/01)

JAKARTA,JENDELABERITA.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 dengan alokasi anggaran Rp71 triliun dari APBN masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komite III DPD RI pada Senin (20/1/2025), sejumlah permasalahan teknis dan kebijakan menjadi sorotan, mulai dari kualitas rasa makanan, keberlanjutan program, hingga pengelolaan anggaran.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, menyampaikan keprihatinannya terkait insiden keracunan yang dialami 10 siswa SD di Sukoharjo setelah menyantap makanan dari program MBG. “Insiden ini harus menjadi evaluasi serius, terutama terkait kualitas dan keamanan makanan yang disajikan,” tegas Filep.

Dalam RDPU tersebut, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ahmad Syafiq, mengungkapkan bahwa program MBG memiliki dampak positif terhadap peningkatan status gizi, ketahanan pangan, dan pembangunan manusia. Namun, ia menekankan pentingnya penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan gizi tiap kelompok umur serta perlunya standardisasi dan evaluasi berkala. 

“Dampak dari program yang masif ini tentu sangat besar sehingga perlu segera dieksekusi. Secara filosofis, program ini juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan berhasil menunjukkan bahwa ‘Negara Hadir’ dalam salah satu masalah besar nasional yaitu masalah gizi,” ujar Ahmad Syafiq.

Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Doddy Izwardy menyebutkan bahwa MBG merupakan langkah strategis untuk menekan angka stunting. “Studi menunjukkan bahwa intervensi makanan bergizi secara konsisten dapat menurunkan angka stunting hingga 32%. Pengawasan terhadap kualitas dan kecukupan gizi makanan menjadi krusial dalam memastikan efektivitas program ini,” kata Doddy.

Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Zaikul Fikri menyatakan bahwa lebih dari 50% keluarga di Indonesia menghadapi kerentanan pangan, menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah yang sangat strategis dan perlu didukung. Namun, program ini harus dimitigasi dari berbagai risiko, termasuk potensi kerugian hingga Rp8,6 triliun jika penyaluran dilakukan secara sentralistik. CELIOS merekomendasikan pendekatan pemberdayaan daerah dengan memanfaatkan bahan baku lokal dari petani dan UMKM yang sesuai dengan karakteristik wilayah, serta melibatkan Puskesmas dan pengadaan barang/jasa dari produk lokal hingga 85%. Selain itu, distribusi langsung ke sekolah tanpa perantara dan penggunaan dapur masyarakat juga menjadi solusi strategis untuk mendukung keberhasilan program ini. “Dapur pusat berpotensi menghilangkan mata pencaharian penduduk lokal, padahal bahan makanan dapat dibeli langsung dari petani atau pasar lokal untuk dapur sekolah,” tegas CELIOS

Menanggapi paparan dari narasumber, Anggota DPD RI dari Jawa Tengah Denty Eka Widi menambahkan masukan dari daerah bahwa masyarakat lebih menginginkan program sarapan pagi dibanding makan siang, khususnya untuk mendukung pertumbuhan anak sekolah. “Kalau SMA menunya disamakan dengan SD, itu sepertinya tidak tepat. Sebaiknya fokus pada program sarapan karena makan siang biasanya mendekati jam pulang,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait penanganan masalah stunting, Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni menilai penanganan stunting harus dilakukan secara pararel melalui edukasi ke masyarakat. Menurutnya, penyelesaian stunting tidak hanya dengan MBG, tapi masalah terpenting atas kasus stunting itu adalah mengedukasi ibu-ibu untuk membuat makanan yang bergizi ke anaknya.

“Hulu juga harus kita lakukan dengan melakukan edukasi, terutama pada calon-calon pranikah, calon ibu baru agar paham makan bergizi gratis itu penting,” ucapnya.

Menurut Filep, hasil dari RDPU ini akan menjadi bahan rekomendasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional yang akan dilakukan pada Selasa (21/01/2025). Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG, termasuk perbaikan mekanisme distribusi, pengelolaan anggaran, dan pemberdayaan sumber daya lokal. 

“Komite III DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar dapat mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara merata dan berkelanjutan,” tutupnya.(jb/01)

MANOKWARI,JENDELABERITA.com-- Pj Gubernur Papua Barat mengatakan penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua Barat periode 2030-2025 merupakan tahapan penting dalam proses demokrasi di Papua Barat. 

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Ali Baham Temongmere melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otsus setda Papua Barat Drs. Syors Alberth Ortisanz Marini dalam Sidang Paripurna DPRP Papua Barat tentang pengumuman penetapan Cagub dan Cawagub terpilih Papua Barat, Rabu (15/1/2025). 

Proses pemilihan yang telah dilalui mencerminkan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Papua Barat dalam menentukan pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.

Sejalan dengan semangat otonomi khusus yang tertuang dalam UU nomor 2 tahun 2021, Papua Barat terus bergerak maju dalam pembangunan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal dan pemberdayaan orang asli papua (OAP). 

"Hal ini menjadi komitmen kita bersama untuk memastikan kesejahteraan rakyat papua barat terus meningkat,"Pj Gubernur. 

Ia menekankan beberapa prioritas pembangunan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu:

Pertama, penguatan implementasi otonomi khusus meliputi;

- Optimalisasi penggunaan dana otsus untuk kesejahteraan masyarakat;

- Penguatan kelembagaan adat dan pemberdayaan orang asli papua;

- Peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Pembangunan ekonomi berkelanjutan meliputi;

- Pengembangan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal;

- Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan umkm;

- Penguatan ketahanan pangan daerah.

Ketiga, Pembangunan infrastruktur strategis meliputi;

- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas;

- Pemerataan akses listrik dan telekomunikasi;

- Pengembangan kawasan strategis provinsi.

Dalam konteks pembangunan papua barat yang berkelanjutan, perlu terus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan DPRP PB. 

Sinergi yang baik akan memastikan program-program pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

Sesuai dengan amanat PP Nomor 107 tahun 2021, kewenangan khusus yang dimiliki provinsi papua barat harus dimanfaatkan secara optimal untuk;

-Mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat;

-Memberikan afirmasi kepada orang asli papua;

-Melindungi hak-hak dasar penduduk asli;

-Menjaga keseimbangan kemajuan antar wilayah.

Selain itu, perlu memberikan perhatian khusus pada implementasi perda provinsi papua barat nomor 3 tahun 2024 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan;

- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

- Penguatan sistem pengendalian internal;

- Optimalisasi pendapatan asli daerah;

- Efisiensi dan efektivitas belanja daerah.

"Saya mengajak seluruh komponen masyarakat papua barat untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun papua barat yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat. mari kita dukung proses demokratisasi ini dengan semangat persatuan dan kebersamaan," ajaknya.(jb/01)

MANOKWARI,JENDELABERITA.com-- Anggota DPRP Papua Barat Petrus Makbon resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua I DPRP Papua Barat periode 2024-2029.

Pengumuman itu dibacakan Sekwan DPRP Papua Barat Hendra Fatubun dalam rapat Paripurna pengumuman usul Wakil Ketua DPRP Papua Barat, pada Rabu (15/1/2025) di Hotel Aston Niu Manokwari. 

Pengumuman nomor 160/021/DPR-PB/I/2025 tentang calon wakil ketua I DPR Papua Barat masa jabatan 2024-2029

Berdasarkan, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Kabupaten dan Kota.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4-4157 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota DPR Papua Barat masa jabatan 2024-2029 dan surat dewan pimpinan pusat dari PDIP Nomor: 6903/IN/DPP/IX/2024.

"Sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka I tersebut di atas maka kami umumkan bahwa calon Wakil Ketua 1 DPRP Papua Barat masa jabatan 2024-2029 adalah Petrus Makbon sebagai wakil ketua 1 DPRP Papua Barat,"sebut Sekwan saat membacakan pengumuman.

Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab wakil ketua 1 DPR Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan adalah memimpin rapat DPRP Papua Barat.

Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan agenda dan materi kegiatan serta evaluasi kegiatan alat kelengkapan DPRPB.

Menyelenggarakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lain. Mewakili DPRPB dalam hubungan dengan lembaga/instansi lain.

Ketua DPRP Papua Barat mengatakan, berkaitan dengan usul pengangkatan wakil ketua DPR Papua Barat yang mengalami keterlambatan karena beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi sehingga pelantikannya tidak dilakukan bersamaan dengan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPR Papua Barat, pada 2 Desember 2024 yang lalu.

Namun saat ini patut disyukuri karena syarat administrasinya telah terpenuhi sehingga dalam rapat Paripurna ini DPRP Papua Barat sekaligus mengumumkan usul penetapan dan pengesahannya. 

"Kami berharap agar setelah pengumuman ini Mendagri dapat secepatnya mengeluarkan keputusan pelantikan sehingga alat kelengkapan dewan dari unsur pimpinan dapat segera terpenuhi sehingga akan semakin menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Papua Barat, " harap Orgenes Wonggor.(jb/01)