RANSIKI, JENDELABERITA.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Yusup Kawey Petrus Abreso, Rabu(22/4/26)
Dalam sambutannya, Bupati Manokwari, Bernard Mandacan, mengajak seluruh peserta untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri forum strategis tersebut.
Ia menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengedepankan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up.
“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, forum ini menjadi rangkaian penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2027 yang akan menjadi acuan dasar pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini merupakan momen strategis untuk mengkomunikasikan dan mengoordinasikan rencana pembangunan yang mampu menjawab berbagai isu strategis daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Manokwari Selatan tahun 2025, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan capaian, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 63,24, persentase penduduk miskin 26,52 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,52 persen, pertumbuhan ekonomi 3,56 persen, serta PDRB per kapita sebesar Rp26.942.000. Sementara itu, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) tercatat sebesar 0,381.
Bupati menjelaskan, beberapa indikator seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita akan terus ditingkatkan. Sementara itu, angka kemiskinan, pengangguran terbuka, dan ketimpangan ekonomi menjadi fokus utama untuk ditekan.
Lebih lanjut disampaikan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Selatan 2025–2029 dengan visi “Mewujudkan Manokwari Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri dan sejahtera.”
“Penyusunan RKPD 2027 harus dilakukan secara cermat, terintegratif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara terukur, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan Provinsi Papua Barat, yang mencakup peningkatan layanan dasar, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan ketimpangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur.
Di akhir sambutannya, Bupati meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk berpikir terbuka, inovatif, dan mampu mengintegrasikan program lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Dengan keterbatasan anggaran akibat efisiensi dari pusat, kita dituntut untuk lebih efektif dalam merancang program agar pembangunan tahun 2027 dapat berjalan terarah, terukur, dan akuntabel,” pungkasnya.(JB-1)
