RANSIKI, JENDELABERITA.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, secara resmi melepas pengiriman perdana hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa kulit masohi kering sebanyak 1,7 ton ke Surabaya, Jawa Timur.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Kamis (2/4/2026), sebagai bagian dari program “Papua Barat Produktif” yang mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Dalam sambutannya, Dominggus menegaskan bahwa pelepasan komoditas ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi menjadi simbol kemajuan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
“Ini bukan hanya pelepasan komoditas, tetapi simbol bahwa Papua Barat mampu mengelola potensi hutan secara produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menyebut, produk kulit masohi memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara baik dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengiriman ke Surabaya sebagai salah satu pusat distribusi nasional membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kehutanan Papua Barat.
“Ini langkah awal yang harus terus dikembangkan agar produk kita mampu menembus pasar nasional hingga internasional,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan hutan.
“Komitmen terhadap kelestarian hutan harus tetap dijaga, karena apa yang kita kirim hari ini juga membawa nama baik Papua Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto, menjelaskan bahwa pengiriman masohi ini merupakan hasil produksi kelompok perhutanan sosial Hutan Desa (HD) Yarmatum di Distrik Tahota.
Ia menyebut, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa program perhutanan sosial mampu mendorong ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal.
“Di Manokwari Selatan saat ini telah terbentuk 15 kelompok perhutanan sosial, dan Yarmatum menjadi salah satu yang berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jimmy, selain masohi, wilayah tersebut juga memiliki potensi HHBK lain seperti kulit lawang, damar, hingga potensi jasa lingkungan seperti wisata alam.
Ia menambahkan, pengiriman 1,7 ton masohi tersebut memiliki nilai transaksi ekonomi sebesar Rp85 juta di tingkat pemungut, dan diproyeksikan dapat mencapai Rp4 miliar pada tahun 2026.
“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan secara lestari mampu memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis pengembangan HHBK akan menjadi pilar utama dalam mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak hutan.
Kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam memperluas pasar komoditas unggulan Papua Barat serta memperkuat posisi daerah sebagai penghasil produk kehutanan yang bernilai ekonomi tinggi.
(JB-1)
Narasumber:
- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan
- Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto
Komentar