MANOKWARI, JENDELABERITA.com — Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV (Papua dan Papua Barat) menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang mendalam atas pencapaian besar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari. Secara resmi, institusi tersebut kini telah bertransformasi bentuk menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua.
Kepala LLDIKTI Wilayah XIV, Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., TEFL., M.Phil, menilai bahwa peningkatan status kelembagaan ini merupakan sebuah tonggak sejarah serta kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan tinggi di Tanah Papua. Apresiasi tersebut diberikan mengingat langkah besar ini berhasil menghadirkan ragam pilihan program studi baru yang selama ini dinantikan oleh masyarakat di Kota maupun Kabupaten Manokwari.
“Selamat buat Manokwari, selamat buat Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua karena menyajikan prodi-prodi yang berbeda, yang memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat di Kota dan juga di Kabupaten Manokwari,” ungkap Dr. Suriel Mofu dalam sambutannya, Selasa (21/7/26).
Apresiasi dari LLDIKTI Wilayah XIV tersebut bukan tanpa alasan. Melalui transformasi ini, institut baru tersebut kini resmi membuka Program Studi Magister Hukum — sebuah jenjang pendidikan lanjutan yang telah lama dinantikan setelah bertahun-tahun hanya menyediakan strata satu (sarjana) hukum.
Tidak hanya itu, apresiasi juga diberikan atas keberanian institusi dalam membuka rumpun keilmuan strategis baru, yakni Sarjana Ilmu Pemerintahan serta Manajemen Rekayasa. LLDIKTI melihat kehadiran program studi setara master of development practice berstandar internasional ini akan menyiapkan tenaga-tenaga ahli handal di bidang teknologi pembangunan regional.
Sebagai bentuk dukungan nyata atas capaian membanggakan ini, LLDIKTI Wilayah XIV berkomitmen penuh untuk terus mendampingi, menjaga, serta mengawal proses pengembangan Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua. Pengawalan ini difokuskan untuk memastikan peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat dapat terus berjalan optimal.(JB-01)
